Jumat (24/01/2020) Walikota Gorontalo Marten A. Taha, SE, M.Ec, Dev, bersama Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gorontalo sekaligus Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo Hj. Meidy N. Silangen, S.Pi, M.Si, Kepala Bidang SDA, Kepala Bidang Bina Marga, Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kota Gorontalo, dan kepala - kepala seksi di Dinas PUPR menghadiri kegiatan Rapat Koordinasi Bidang Ke PU-an Regional SULUTTENGGO yang dibuka langsung oleh Gubernur Provinsi Gorontalo Drs. Rusli Habibie, M.AP. di Manado.
Rapat Koordinasi ini dilaksanakan untuk membahas segala jenis permasalahan Ke PU-an yang terjadi di wilayah suluttenggo seperti masalah standar harga pada bidang bina marga, bidang permukiman dan sarana wilayah (kimpraswil), bidang cipta karya serta tukar pengalaman antar daerah. Seperti standar nilai yang berbeda – beda di tiap daerah.
Pada kegiatan ini Dinas PUPR juga memaparkan usulan dari masing – masing bidang seperti bidang bina marga dengan usulan kegiatan berupa peningkatan 20 ruas jalan, pemeliharaan berkala 17 ruas jalan dan rehabilitasi 5 ruas jalan yang termasuk dalam kategori jalan kota dengan total panjang 25.969 Km, Kegiatan Peningkatan, Pemeliharaan Berkala dan Rehabilitasi Jalan sepanjang 5.613 Km terdiri dari Jl. Sapta Marga sepanjang 1920 km dan Jl, Raja Eyato 3693 Km, serta pada kategori Nasional terdapat kegiatan pada Jl. HB. Jassin 4650 km dan Jl. Nani Wartabone 1331 Km dengan total panjang jalan yang menjadi usulan bidang bina marga sepanjang 37.563 Km.
Sementara untuk bidang Cipta Karya usulan kegiatan yang dipaparkan meliputi kegiatan penataan Objek Wisata Tangga 2000 dengan perkiraan biaya Rp.15.000.000.000, Penataan kawasan Kota tua dan Pasar setya praja dengan perkiraan biaya Rp.10.000.000.00, Penataan kawasan simpang lima dengan perkiraan biaya sebesar Rp.30.000.000.000, Penataan Gelanggang olahraga Nani Wartabone dengan perkiraan biaya sebesar Rp.50.000.000.000, penambahan kapasitas, rehabilitasi, pembangunan IPA dengan perkiraan biaya sebesar Rp. 54.203.700.000, dan rehabilitasi pipa distribusi air minum (pipa 100 dan pipa 150 mm) dengan perkiraan biaya sebesar Rp.2.447.229.000., dengan total biaya kegiatan Bidang Cipta Karya sebesar Rp.161.650.929.000
Untuk Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR Kota Gorontalo memaparkan kegiatan penyediaan system drainase perkotaan untuk menanggulangi banjir dan genangan di wilayah saluran ambarawa (sekitar jl. Dewi Sartika sampai dengan kompleks pasar sentral) volume 2287 m dengar perkiraan biaya sebesar Rp.10.000.000.000, Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengendali Banjir seperti pengadaan excavator mini, pompa air, dan pump mobile dengan perkiraan biaya sebesar Rp.4.250.000.000, serta kegiatan normalisasi sungai tamalate dan sungai tapodu dengan perkiraan biaya sebesar Rp.1.000.000.000. total usulan kegiatan bidang SDA Sebesar Rp.15.000.000.000.
Usulan Perumahan dan Kawasan Permukiman diantaranya penanganan permukiman kumuh skala kawasan (kawasan Santorini) yang berlokasi di talumolo dengan perkiraan biaya sebesar Rp.30.000.000.000, Pembangunan Rumah Susun Paramedis dengan perkiraan biaya sebesar Rp.30.000.000.000, Pembangunan Rumah Susun ASN dengan perkiraan biaya sebesar Rp.30.000.000.000, Penyediaan rumah swadaya (BSPS) 650 Unit PK dan 100 unit PB dengan perkiraan biaya sebesar Rp.14.875.000.000, kegiatan penyediaan rumah swadaya di kawasan kumuh (DAK) 93 unit pb dengan perkiraan biaya sebesar Rp.3.415.867.000 dan kegiatan migrasi penerangan jalan umum di jalan provinsi (Jl. Joesoef Dali 70 unit dan Jl. Nani Wartabone 118 unit) dengan perkiraan biaya sebesar Rp.1.692.747.000
Sementara diwawancarai secara terpisah Plt. Kepala Dinas PUPR Kota Gorontalo sekaligus sebagai Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman Kota Gorontalo menyampaikan harapan agar rapat koordinasi tersebut jangan hanya sekedar ceremonial tapi juga harus ditindaklanjuti dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah masing – masing dalam rangka sinkronisasi program. “Pemerintah Kota Gorontalo sangat berharap dukungan Anggaran APBD Pemerintah Provinsi maupun APBN dalam pembangunan Wajah Kota Gorontalo sebagai Ibukota Povinsi” Jelasnya.
Selain dihadiri oleh Dinas PUPR Provinsi dan Kabupaten/Kota se Gorontalo, Rapat Kordinasi ini juga dihadiri oleh Dinas PUPR Sulawesi Utara, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Sulawesi Tengah, Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah, sejumlah anggota komisi III DPRD Provinsi Gorontalo, serta dihadiri juga oleh Asosiasi Aspal dan Beton Indonesia (AABI), Balai Wilayah Sungai Sulut, Satker PJN, Satker P2JN, Balai Prasarana Permukiman dan Satker Penyedia Perumahan.